Memerangi Korupsi (lipsync)

Korupsi kembali menjadi isu utama, setelah runtutan insiden memalukan yang kembali menjatuhkan citra penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, diantaranya kasus simulator SIM dan konspirasi penangkapan penyidik Novel Baswedan. Kali ini yang menjadi sorotan adalah pengangkatan bekas terpidana kasus korupsi, Azirwan, sebagai kepala dinas kelautan dan perikanan Provinsi Kepulauan Riau. Beliau pernah menjadi pesakitan lembaga pemasyarakatan setelah terbukti di persidangan menyuap anggota komisi IV DPR, Al Amin Nasution, terkait pembahasan alih fungsi hutan lindung di pulau bintan tahun 2008. Vonis yang dijatuhkan hakim berupa hukuman 2 tahun 6 bulan penjara dan membayar denda Rp. 100 juta atau subsider tiga bulan penjara.

Mengangkat mantan terpidana korupsi untuk menduduki kembali jabatan publik bagaikan mempercayakan kunci brankas kepada pencuri dan seakan anti mainsteam terhadap kondisi sosial yang tengah bergejolak. Jika merujuk pada sebuah teori hukum tata negara, bahwa ada 2 hal yang membuat ketaatan seorang pemimpin terhadap konstitusi atau norma dasar, yakni the fear of impeachment (takut kehilangan jabatan) dan the force of public opinion (tekanan opini public). Langkah berani gubernur Kepulauan Riau untuk kembali mengangkat Azirwan menandakan ketidakmampuan beliau dalam menakar perasaan batin masyarakat yang tengah geram terhadap praktek korupsi. Sehingga opini publik yang saat ini berkembang justru berbalik melawan. Continue reading

BEDAH HEADLINE

Di minggu perdana ini, kami memilih isu yang dibawakan Kompas pada tanggal 13 oktober 2012 berjudul “pemberantasan korupsi dikhianati’. Korupsi kembali menjadi isu utama, setelah runtutan insiden memalukan yang kembali menjatuhkan citra penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, diantaranya kasus simulator SIM dan konspirasi penangkapan penyidik Novel Baswedan. Kali ini yang menjadi sorotan adalah pengangkatan bekas terpidana kasus korupsi, Azirwan, sebagai kepala dinas kelautan dan perikanan Provinsi Kepulauan Riau. Beliau pernah menjadi pesakitan lembaga pemasyarakatan setelah terbukti di persidangan menyuap anggota komisi IV DPR, Al Amin Nasution, terkait pembahasan alih fungsi hutan lindung di pulau bintan tahun 2008. Vonis yang dijatuhkan hakim berupa hukuman 2 tahun 6 bulan penjara dan membayar denda Rp. 100 juta atau subsider tiga bulan penjara.

Mengangkat mantan terpidana korupsi untuk menduduki kembali jabatan publik bagaikan mempercayakan kunci brankas kepada pencuri dan seakan anti mainsteam terhadap kondisi sosial yang tengah bergejolak. Jika merujuk pada sebuah teori hukum tata negara, bahwa ada 2 hal yang membuat ketaatan seorang pemimpin terhadap konstitusi atau norma dasar, yakni the fear of impeachment (takut kehilangan jabatan) dan the force of public opinion (tekanan opini public). Langkah berani gubernur Kepulauan Riau untuk kembali mengangkat Azirwan menandakan ketidakmampuan beliau dalam menakar perasaan batin masyarakat yang tengah geram terhadap praktek korupsi. Sehingga opini publik yang saat ini berkembang justru berbalik melawan. Continue reading