PRESS RELEASE ATAS UU PEMILIHAN KEPALA DAERAH

PRESS RELEASE
KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNPAD ATAS UU PEMILIHAN KEPALA DAERAH

1. UU Pemilihan Kepala Daerah Tidak Deliberatif dan Cacat Legislasi

Selama proses pembahasan RUU Pilkada, rakyat tidak pernah dilibatkan langsung. Padahal UU ini telah jelas “mencabut” hak konstitusional rakyat dalam memilih pemimpin di daerahnya secara langsung. Berbagai penolakan sangat jelas terlihat pada media public hingga aksi-aksi demo di penjuru daerah. Hal ini telah menunjukkan DPR sama sekali tidak deliberatif dalam mengeluarkan UU Pilkada tersebut.

UU Pilkada tidak memiliki politik hukum yang jelas. Pemilihan Kepala Daerah langsung oleh rakyat adalah hasil dari perjalanan panjang demokrasi. Pilkada lewat DPRD sejak UU Nomor 5 Tahun 1974, UU Nomor 22 Tahun 1999, hingga bertransformasi menjadi Pilkada langsung melalui UU Nomor 32 Tahun 2004, telah memberikan pelajaran yang jelas, betapa Pilkada lewat DPRD, telah mengkooptasi suara rakyat. Namun, hari ini DPR telah menjadi garda kemunduran perkembangan demokrasi bangsa ini.

2. DPR terbukti mengkhianati rakyat
Lewat persetujuan UU Pilkada, DPR telah membuktikan pada kita semua bahwa mereka memiliki kepentingan yang bertolak belakang dengan kita, rakyat pemilihnya. Partai politik gagal menepati janjinya untuk mengakomodir suara-suara rakyat. Akrobat politik para politikus Senayan dengan cepat berubah-ubah sesuai irama kepentingan yang menguntungkan kelompok sendiri. Contoh nyata, salah satu partai politik yang sebelumnya menyatakan dukungan terhadap pilkada langsung memilih walk out, meninggalkan kepentingan rakyat.

3. Sikap pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono
Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pimpinan lembaga eksekutif yang merangkap Ketua Umum Partai Demokrat sebelum sidang paripurna telah mengumumkan kepada publik melalui kanal Youtube tentang dukungannya terhadap Pilkada langsung. Tentu seharusnya sikap SBY juga diikuti oleh Partai Demokrat sebagai partai pendukung pemerintah. Namun di hari penentuan, terbukti pemerintah tidak sungguh-sungguh dan mendua dalam memperjuangakan aspirasi rakyat.
4. Melawan kehendak konstitusi
Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 menginginkan pemilihan kepala daerah berlangsung demokratis. Namun DPR mencoba menyelewengkan tafsir kata demokratis tersebut demi kepentingan sendiri. Kedaulatan tak lagi di tangan rakyat, sesuai Pasal 1 Ayat (2) konstitusi. DPR telah melakukan set back terhadap demokrasi negara kita.
5. Sikap Keluarga Mahasiswa FH Unpad
Dengan realita di atas, kami menyatakan:
a. Menuntut demokratisasi Dewan Perwakilan Rakyat agar membebaskan diri dari kepentingan sendiri, serta membuka ruang deliberasi/musyawarah publik dalam proses legislasi.
b. Keluarga Mahasiswa FH Unpad mengajak rakyat Indonesia untuk mendukung perjuangan melalui judicial review di MK.
c. Mendorong Mahkamah Konstitusi untuk berani benar dengan memberikan putusan yang memenuhi keadilan substantif bagi rakyat Indonesia.

Bandung, 27 September 2014.

Keluarga Mahasiswa FH Unpad

Self-concept and information processing ghostwriter preise methodological problems and theoretical implications arbeitslosigkeit, kompetenzerwartungen und wohlbefinden