Memerangi Korupsi (lipsync)

Korupsi kembali menjadi isu utama, setelah runtutan insiden memalukan yang kembali menjatuhkan citra penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, diantaranya kasus simulator SIM dan konspirasi penangkapan penyidik Novel Baswedan. Kali ini yang menjadi sorotan adalah pengangkatan bekas terpidana kasus korupsi, Azirwan, sebagai kepala dinas kelautan dan perikanan Provinsi Kepulauan Riau. Beliau pernah menjadi pesakitan lembaga pemasyarakatan setelah terbukti di persidangan menyuap anggota komisi IV DPR, Al Amin Nasution, terkait pembahasan alih fungsi hutan lindung di pulau bintan tahun 2008. Vonis yang dijatuhkan hakim berupa hukuman 2 tahun 6 bulan penjara dan membayar denda Rp. 100 juta atau subsider tiga bulan penjara.

Mengangkat mantan terpidana korupsi untuk menduduki kembali jabatan publik bagaikan mempercayakan kunci brankas kepada pencuri dan seakan anti mainsteam terhadap kondisi sosial yang tengah bergejolak. Jika merujuk pada sebuah teori hukum tata negara, bahwa ada 2 hal yang membuat ketaatan seorang pemimpin terhadap konstitusi atau norma dasar, yakni the fear of impeachment (takut kehilangan jabatan) dan the force of public opinion (tekanan opini public). Langkah berani gubernur Kepulauan Riau untuk kembali mengangkat Azirwan menandakan ketidakmampuan beliau dalam menakar perasaan batin masyarakat yang tengah geram terhadap praktek korupsi. Sehingga opini publik yang saat ini berkembang justru berbalik melawan.

Langkah mengangkat mantan terpidana korupsi juga menandakan pengetahuan yang kurang mengenai sejarah dan asas pemerintahan yang baik (good governance). Sesungguhnya salah satu basis perjuangan mahasiswa (seharusnya juga diamini oleh semua orang) dalam gerakan reformasi adalah terwujudnya praktek pemerintahan yang bersih (clean governance) dari praktek KKN yang juga merupakan bagian dari asas pemerintahan yang baik. Bahkan hal ini juga tercantum di dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Penyelenggara negara memiliki peran strategis dalam mewujudkan cita negara yang tercantum di pembukaan UUD 1945. Dijelaskan dalam pasal 1 butir (2) UU tersebut bahwa Penyelenggara Negara yang bersih adalah Penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya. Pada pasal 3 dicantumkan asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proposionalitas, asas profesionalitas dan  asas akuntabilitas. Secara argumentum a contrario, dapat ditafsirkan bahwa jika tidak menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang bebas dari KKN maka tidak dapat diklasifikasikan sebagai penyelenggara negara yang bersih. Bagaimana dengan koruptor?

Menarik pula dikaji mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1979 tentang pemberhentian PNS. PP ini mengatur mengenai PNS yang menjalani hukuman penjara diatas empat tahun mendapatkan sanksi berupa pemecatan. Memang terhadap kasus Azirwan, peraturan ini tidak dapat diterapkan. Namun dengan dasar semangat memberantasan praktek KKN dan juga memberikan ancaman tegas, menurut saya perlu diatur dalam bentuk Peraturan Pemerintah mengenai pemecatan bagi PNS terpidana KKN untuk langsung menerima pemecatan dari jabatannya.

Mengangkat kembali pelaku korupsi secara etika berarti mengkhianati rakyat dan mengkonfirmasi bahwa pemberantasan korupsi hanya lipsync belaka.

 Oleh : Mulki Shader

Download

I tell a story I tell a story allows children to narrate and https://www.essayprofs.com/ record their stories