Author Archives: Pleads FH UNPAD

LAW RESEARCH INSTITUTE CONFERENCE (LRIC)

1413196734199

Kegiatan Law Research Institute Conference merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan dalam bentuk konferensi mahasiswa dimana dalam pelaksanaannya, kegiatan ini akan mengundang delegasi-delegasi dari Unit Kegiatan Mahasiswa yang bergerak dalam penelitian hukum (Law Research) di tiap-tiap Universitas yang ada di Indonesia untuk melakukan suatu kajian terhadap permasalahan mengenai hukum olahraga yang baru berkembang di Indonesia khususnya dalam bidang sepakbola.

Sepakbola merupakan olahraga yang paling berpengaruh bagi perjalanan hidup bangsa Indonesia, yang pada awalnya merupakan salah satu alat perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan bangsa Belanda dari segala Aspek. Ir. Soeratin sebagai pendiri PSSI sangat jelas telah menanamkan hal tersebut, namun sampai saat ini konsep tersebut belum berhasil untuk mendongkrak prestasi sepakbola negara ini. Kondisi permasalahan Sepakbola Indonesia saat ini tidak bisa dibilang baik mulai dari permasalahan kontrak pemain, sengketa kedaulatan antara PSSI dan juga Pemerintah, kesejahteraan pemain, verifikasi klub, kerusuhan suporter, dan lain lain sebenarnya banyak yang menyentuh aspek-aspek hukum yang belum banyak tergali oleh ahli-ahli hukum di Indonesia. Sehingga banyak hal yang harus diperhatikan dari hadirnya hukum olahraga ini, yakni banyaknya anggapan bahwa hukum olahraga tidak dapat dicampur tangani oleh hukum nasional akibat setiap jenis olahraga memiliki law of the game atau aturan main masing-masing, hingga pendapat bahwa kehadiran hukum olahraga sangat penting dalam menjaga hak asasi manusia. Selain itu, hukum olahraga juga bermanfaat bagi aparat penegak hukum agar dapat memiliki sudut pandang dan standar baru dalam menghadapi situasi dan kondisi tertentu, selain memahami hukum dalam perundang-undangan pada umumnya.

Sayangnya, tidak semua orang memerhatikan pentingnya keberadaan hukum olahraga di Indonesia. Padahal, selain karena fungsinya, hukum olahraga juga dapat menjadi suatu wawasan baru yang patut dijadikan bahan kajian dan penelitian bagi mahasiswa fakultas hukum di seluruh Indonesia.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka kami memilih “Hukum Olahraga Sepakbola dalam Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Internasional” sebagai tema yang akan diangkat dalam konferensi ini dengan maksud untuk mengembangkan wawasan mahasiswa fakultas hukum di Indonesia agar mau berkecimpung di dunia hukum olahraga dan membawa kemajuan bagi perkembangan hukum olahraga di Indonesia khususnya dalam bidang sepakbola.

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM Continue reading

PRESS RELEASE ATAS UU PEMILIHAN KEPALA DAERAH

PRESS RELEASE
KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNPAD ATAS UU PEMILIHAN KEPALA DAERAH

1. UU Pemilihan Kepala Daerah Tidak Deliberatif dan Cacat Legislasi

Selama proses pembahasan RUU Pilkada, rakyat tidak pernah dilibatkan langsung. Padahal UU ini telah jelas “mencabut” hak konstitusional rakyat dalam memilih pemimpin di daerahnya secara langsung. Berbagai penolakan sangat jelas terlihat pada media public hingga aksi-aksi demo di penjuru daerah. Hal ini telah menunjukkan DPR sama sekali tidak deliberatif dalam mengeluarkan UU Pilkada tersebut.

UU Pilkada tidak memiliki politik hukum yang jelas. Pemilihan Kepala Daerah langsung oleh rakyat adalah hasil dari perjalanan panjang demokrasi. Pilkada lewat DPRD sejak UU Nomor 5 Tahun 1974, UU Nomor 22 Tahun 1999, hingga bertransformasi menjadi Pilkada langsung melalui UU Nomor 32 Tahun 2004, telah memberikan pelajaran yang jelas, betapa Pilkada lewat DPRD, telah mengkooptasi suara rakyat. Namun, hari ini DPR telah menjadi garda kemunduran perkembangan demokrasi bangsa ini.

2. DPR terbukti mengkhianati rakyat
Lewat persetujuan UU Pilkada, DPR telah membuktikan pada kita semua bahwa mereka memiliki kepentingan yang bertolak belakang dengan kita, rakyat pemilihnya. Partai politik gagal menepati janjinya untuk mengakomodir suara-suara rakyat. Akrobat politik para politikus Senayan dengan cepat berubah-ubah sesuai irama kepentingan yang menguntungkan kelompok sendiri. Contoh nyata, salah satu partai politik yang sebelumnya menyatakan dukungan terhadap pilkada langsung memilih walk out, meninggalkan kepentingan rakyat.

3. Sikap pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono
Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pimpinan lembaga eksekutif yang merangkap Ketua Umum Partai Demokrat sebelum sidang paripurna telah mengumumkan kepada publik melalui kanal Youtube tentang dukungannya terhadap Pilkada langsung. Tentu seharusnya sikap SBY juga diikuti oleh Partai Demokrat sebagai partai pendukung pemerintah. Namun di hari penentuan, terbukti pemerintah tidak sungguh-sungguh dan mendua dalam memperjuangakan aspirasi rakyat.
4. Melawan kehendak konstitusi
Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 menginginkan pemilihan kepala daerah berlangsung demokratis. Namun DPR mencoba menyelewengkan tafsir kata demokratis tersebut demi kepentingan sendiri. Kedaulatan tak lagi di tangan rakyat, sesuai Pasal 1 Ayat (2) konstitusi. DPR telah melakukan set back terhadap demokrasi negara kita.
5. Sikap Keluarga Mahasiswa FH Unpad
Dengan realita di atas, kami menyatakan:
a. Menuntut demokratisasi Dewan Perwakilan Rakyat agar membebaskan diri dari kepentingan sendiri, serta membuka ruang deliberasi/musyawarah publik dalam proses legislasi.
b. Keluarga Mahasiswa FH Unpad mengajak rakyat Indonesia untuk mendukung perjuangan melalui judicial review di MK.
c. Mendorong Mahkamah Konstitusi untuk berani benar dengan memberikan putusan yang memenuhi keadilan substantif bagi rakyat Indonesia.

Bandung, 27 September 2014.

Keluarga Mahasiswa FH Unpad

Self-concept and information processing ghostwriter preise methodological problems and theoretical implications arbeitslosigkeit, kompetenzerwartungen und wohlbefinden